By May 14, 2012 0 Comments Read More →

Ketenagakerjan Pasca Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi

Update Komprehensif UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjan Pasca Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi
Hotel / Office Building, Jakarta | Kamis, 31 Mei 2012 |  Rp 2.500.000,/Peserta


Latar Belakang

Dinamika hukum dibidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan keberlakuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) berjalan cukup cepat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai hak untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi wadah yang cukup efektif bagi setiap warga negara untuk menyampaikan hak-hak konstitusionalnya tak terkecuali pada UU 13/2003. Sepanjang keberlakuannya sebagai payung hukum ketenagakerjaan di Indonesia,UU 13/2003 telah menghadapi banyak tantangan dan dianggap cukup kontroversial karena sebagaian isinya tidak berpihak pada pekerja.

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan beberapa upaya pengajuan uji materiil terhadap UU ini serta menolak sebagian yang lain. Dengan dikabulkannya uji materiil terhadap UU ini substansi UU ini telah mengalami perubahan yang substansial dan berdampak pada implementasi hukum ketenagakerjaan serta kebijakan pemerintah dilapangan.

Workshop ini akan secara komprehensif membahas tentang perubahan substansial UU 13/2003 pasca putusan-putusan Mahkamah Kontitusi, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan, serta pengaruhnya terhadap peraturan perundang-undangan pelaksananya serta kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ketenagakerjaan

Materi Workshop

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003
    • Akibat hukum terhadap regulasi dan kebijakan Mogok Kerja
    • Akibat Hukum terhadap regulasi dan kebijakan PHK (PHK akibat kesalahan berat)
    •   Pekerja ditahan pihak berwajib
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 115/PUU-VII/2009
    • Keterwakilan serikat pekerja dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011
    • Akibatnya terhadap praktek outsourcing serta regulasi dan kebijakan pemerintah
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-IX/2011
    • Tafsir Upah proses pasca putusan MK dan implementasinya

Peserta

HR Direktur/Manager, HR Profesional, Staff Legal, Perusahaan Konsultan (Hukum, Bisnis, HR, Tenaga Kerja), Praktisi HR, dan juga Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja.

Pembicara

Umar Kasim, S.H., M.Kn (Kepala Bagian Konsultasi Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

Investasi

  • Rp 2.000.000,-/ Peserta jika pelunasan dilakukan sebelum tanggal 30 Mei 2012
  • Rp 2.500.000,/Peserta jika pelunasan dilakukan setelah hari H pelaksanaan workshop
    Investasi sudah termasuk Coffee Break + Lunch, E- Modul, Certificate of Attendance
    50% discount untuk Peserta ke -5 dari perusahaan/institusi yang sama

 

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • MySpace
  • YahooBuzz
  • Y!GG
  • Webnews
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Technorati
  • YahooMyWeb
Posted in: Law and Compliance

About the Author:

Post a Comment